Pemerintah Serius Bangun Rusun di atas Rel Kereta

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku serius akan membangun rumah susun di atas rel kereta api. Rencana ini telah dibicarakan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan salah satu tujuannya mengatasi permasalahan rumah liar di sepanjang rel kereta api.

Tanah di atas rel kereta api itu mahal, karena tinggal di situ bisa memudahkan orang kemana saja. Kalau ini berhasil, maka akan mengurangi kemacetan di perkotaan serta mengatasi pemukiman liar di sepanjang jalur rel kereta api.

-- Djan Faridz

Meneg BUMN Dahlan Iskan sudah setuju dengan rencana ini. Kami merencanakan akan membangun rumah susun di atas rel kereta api, apalagi di Jakarta ini ada banyak stasiun kereta seperti Manggarai, Cikini, Senen, Jatinegara, dan masih banyak lagi," kata Djan Faridz kepada wartawan di Bogor, pada Jumat (20/4/2012) malam lalu.
Rumah susun di atas rel kereta api, kata Djan Faridz, sebenarnya bukanlah hal baru karena di negara lain sudah dibangun. Hanya, di Indonesia, rusun di atas rel kereta api belum populer.
"Tanah di atas rel kereta api itu mahal, karena tinggal di situ bisa memudahkan orang kemana saja. Kalau ini berhasil, maka akan mengurangi kemacetan di perkotaan serta mengatasi pemukiman liar di sepanjang jalur rel kereta api," ujarnya.
Rencananya, rusun di atas rel kereta api ini akan bersifat milik dan sewa. Rumah sejahtera susun milik nantinya diperuntukkan untuk karyawan PT KAI, sementara rusun sewa diperuntukkan para penghuni liar yang sebelumnya bermukim di sepanjang rel kereta api.
Mengenai hargnya, Djan Faridz mengatakan, untuk rumah sejatera susun milik direncanakan Rp 6 juta per meter persegi. Untuk rumah susun sewa berkisar Rp 100.000 - Rp 200.000 per bulan. Saat ini, lanjutnya, Kemenpera tengah menggodok rencana pembangunan rusun di atas rel kereta api bersama Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI. Ia mengatakan, dalam kerjasama ini mekanisme tanah tidak akan dilepas sehingga hak guna bangunan di atas hak pemilik lahan.
"Tanahnya tetap milik KAI, malah dia nanti untung. Kalau antarkementerian bekerjasama, ya, tidak bagi hasil. Nanti, kalau swasta mau ikut bangun boleh saja, mereka bisa menjadi pengembang. Tapi, pengelolaanya bisa badan pelaksana rusun atau PPRS," katanya.
Selain kerjasama dengan KAI, Menpera mengatakan BUMN lainnya yang tertarik membangun perumahan adalah Pertamina. Pertamina menyediakan lahan untuk perumahan karyawannya di Plumpang, Jakarta Utara.